Memburu “Wahyu” tanpa “Laku”
March 14, 2009
ditulis: pandu wirabangsa
TAHUN politik 2009 telah ditapaki seluruh rakyat Indonesia. Ada yang sadar, ada yang tidak peduli ada pula yang antusias mensikapinya. Meski ada varian pemaknaan di kalangan rakyat, namun hinggar binggar di tahun politik ini sudah dapat dilihat dan dirasakan. Yang paling tampak adalah perang tanding antar partai politik ataupun antar calon legislatif dengan berbagai bentuk media yang ada.
Dalam konteks politik, ada satu rumusan yang telah menjadi bahasa dan kebenaran umum. Dengan berbagai model dan tahapan yang ada, politik adalah kekuasaan. Dengan kata lain, hinggar binggar menjelang Pemilu legislatif 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan sarana paling sahih untuk bertarung memperebutkan kekuasaan.
Bicara soal kekuasaan politik, sering dikaitkan dengan sejarah panjang kekuasaan itu sendiri. Tak heran masih tetap ada pandangan bahwa riwayat kekuasaan politik pada sebuah masyarakat senantiasa berulang dalam pola yang relatif sama untuk jangka waktu yang sangat lama. Meski disadari terkesan kuno, tidak berdasar dan ahistoris, tapi untuk konteks politik Indonesia kontemporer, pandangan itu tampaknya tetap tidak bisa dinafikkan begitu saja.
Hal ini wajar lantaran riwayat politik kekuasaan telah menjadi bagian penting dari masyarakat itu sendiri. Bahkan secara tidak sadar, alur politik kekuasaan itu telah terintegrasi dalam masyarakat. Bahasa politik dalam cerita wayang maupun kethoprak telah merakyat dalam kultur Jawa. Tak heran bahasa semi politik begitu membumi, sebut saja lengser keprabon, madeg pandhita, pulung (wahyu keprabon) ataupun kere munggah bale.
Berpijak pada kondisi masyarakat Jawa itu, ajang pertarungan politik kekuasaan dalam Pemilu 2009 juga masih dikaitkan dengan wacana politik Jawa tersebut. Tidak sedikit pula para kontestan politik (calon legislatif) berharap bakal kewahyon atau mendapat pulung dalam ajang politik yang dianggap paling demokratis ini. Tak sedikit pula masyarakat yang mulai meraba-raba siapa yang bakal kewahyon dalam pesta demokrasi ini.
Jawa vs Barat
Padahal, mengaitkan jalannya proses politik demokratis dengan konsep kekuasaan Jawa, sebenarnya mengundang pertanyaan besar. Pasalnya, konsep kekuasaan Jawa dengan kekuasaan versi demokrasi (yang berasal dari barat) jelas berbeda bahkan kontradiktif. Hal ini terkait persoalan mendasar, yakni sumber ataupun asal-usul kekuasaan itu sendiri.
Dalam telaah klasik Indonesianis, Benedict Anderson, terlihat bahwa konsep kuasa dalam masyarakat Jawa tempo dulu, sangat diametral dengan faham kekuasaan masyarakat Barat. Demokrasi ala Barat jelas bersifat duniawi dengan sumber-sumber yang dapat dilihat secara kasat mata. Kekuasaan dalam pengertian ini merupakan perpaduan antara kecerdasan, kekuatan (uang) dan legitimasi. Dalam konteks ini, tidak sumber-sumber yang bersifat non materiil.
Di sisi lain, dalam pandangan Frans Magnis Suseno, kekuasaan bagi orang Jawa bersifat numinus yaitu bersifat adikodrati. Selain ditarik dalam wilayah spiritual bahkan supranatural, konsep kekuasaan Jawa juga dipahami sebagai sesuatu yang sumber-sumbernya tidak berasal dari dunia sosial melainkan dari dunia di atasnya. Sumber kuasa diyakini berada di seberang realitas. Pulung menjadi kunci dari sumber kekuasaan tersebut.
Pulung ini dalam bahasa rakyat diartikan sebagai mitos seberkas sinar dari langit yang jatuh ke penguasa yang baru lahir. Seseorang yang kejatuhan pulung hidupnya akan dipenuhi oleh belas kasihan kepada sesama, sehingga ia akan disegani dan dihormati banyak orang. Sehingga orang yang mendapat wahyu atau kewahyon, dapat dikatakan hidupnya berhasil secara lahir dan batin. Dengan demikian wahyu dimaknai sebagai tanda perubahan seseorang mengarah kepada kebaikan, kesuksesan, dan kemasyhuran yang berguna bagi kesejahteraan banyak orang.
Perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari sebuah keprihatinan yang dibarengi laku batin. Pada umumnya laku batin adalah bertapa, berpuasa, berpantang, mengurangi tidur, pergi ke suatu tempat yang dianggap sakral dan laku yang lain. Itu semua merupakan wujud kesungguhan dari usaha manusia dalam mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Namun tidak semua orang yang menjalani laku batin tersebut akan kewahyon. Mengingat bahwa wahyu adalah anugerah dari Tuhan kepada manusia, maka tentu saja wahyu tidak dapat dikejar.
Laku
Lantas pertanyaannya, salahkah kalau saat ini masyarakat Jawa mengaitkan antara proses demokrasi dengan pulung? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini, namun yang pasti itu hal itu masih menjadi realitas dalam masyarakat Jawa. Realitas ini juga akan relevan jika diorientasikan untuk menggali dan menata modal sosial yang berharga dalam upaya menuju gemah ripah loh jinawi.
Di sisi lain, realitas tersebut juga harus dilihat sebagai salah satu bentuk harapan dan kerinduan masyarakat akan lahirnya pemimpin yang mengemban amanat penderitaan rakyat dan mampu Amemayu Hayuning Bawana. Masyarakat percaya, pemimpin yang kewahyon tidak akan mengarahkan kekuasaan menjadi penindasan, tetapi justru akan menjadi kekuasaan menuju kemuliaan.
Melihat realitas tersebut, muncul kesimpulan sederhana bahwa ada satu benang merah yang dapat ditarik dari konsepsi wahyu dengan sistem demokratisasi dalam Pemilu yang luber dan jurdil. Titik temunya adalah lahirnya pemimpin yang bisa mampu mengantarkan rakyat pada tujuannya. Merujuk adagium lawas vox populi vox Deo (suara rakyat suara Tuhan), maka dalam telaah kontemporer, wahyu bisa diartikan dukungan rakyat. Mereka yang akan tampil sebagai pemimpin adalah mereka yang mendapat legitimasi.
Dalam konteks ini, pengertian laku juga bisa bertransformasi. Laku tidak harus semata-mata dimaknai sebagai laku batiniah, tetapi juga bisa diartikan sebagai upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat. Wahyu tidak akan turun jikalau para kontestan Pemilu hanya sibuk beriklan, memasang gambar dan memberikan janji-janji politik belaka. Laku yang ditempuh para kontestan Pemilu ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan. Bisa dibayangkan kalau mereka berharap wahyu tanpa laku, atau pun berharap dukungan rakyat tanpa ada pemberdayaan. (artikel dalam versi Bahasa Jawa pernah dimuat di Harian Solopos)
